Jumlah Dpr Di Indonesia

tirto.id - Gerindra adalah salah satu partai politik yang akan ikut berkompetisi dalam Pemilu 2024. Berdasarkan hasil undi nomor urut yang diselenggarkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Rabu, 14 Desember 2022, Gerindra menempati nomor urut 2 pada Pemilu 2024.

Di Pemilu Legislatif (Pileg) 2019, Gerindra berhasil mendulang suara sebanyak 12,51 persen atau meraih posisi suara terbanyak kedua di tingkat nasional. Sehingga, Gerindra berhak menempati 78 kursi di DPR RI.

Namun, perolehan Gerindra masih belum cukup memenuhi persentase ambang batas untuk mengusung calon presiden secara mandiri.

Pasalnya, syarat ambang batas atau presidential threshold partai yang ingin mengusung calon presiden harus memiliki setidaknya 115 kursi di DPR, atau 20 persen dari jumlah parlemen.

Aturan mengenai ambang batas calon presiden itu ada dalam Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Berikut isi peraturan tersebut:

"Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.”

Oleh karena itu, Gerindra telah melakukan manuver politik dengan berkoalisi bersama PKB. Koalisi Gerindra dan PKB disebut dengan Koalisi Kebangsaan Indonesia Raya.

PKB memiliki 58 kursi di DPR RI. Sehingga, bila digabung, total persentase kursi milik koalisi Kebangsaan Indonesia Raya adalah 136 kursi. Jumlah yang lebih dari cukup untuk mengusulkan nama calon presiden.

Namun, hingga saat ini Gerindra dan PKB belum mengumumkan nama jagoan mereka di Pemilu 2024 mendatang, selain Prabowo Subianto.

Rekam Jejak Partai Gerindra Selama Ikut Pemilu

Gerindra adalah partai politik yang didirikan pada tahun 2008. Gerindra resmi memasuki pertarungan politik pertamanya pada Pemilu 2009.

Pada Pemilu 2009, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto maju sebagai wakil presiden berpasangan dengan Megawati, namun kalah melawan pasangan SBY-Budiono yang menang jauh karena meraih suara hingga 60,80 persen.

Gerindra pada Pileg tahun 2009 berhasil mengantongi 4,46 persen suara nasional. Sehingga, kadernya berhak menduduki 26 kursi di DPR RI.

Pada Pemilu keduanya di tahun 2014, Gerindra berhasil meraih suara nasional sebanyak 11,81 persen, wakil Gerindra di DPR RI meningkat pesat dibandingkan periode sebelumnya menjadi 73 kursi.

Meski demikian, pada tahun 2014, Gerindra yang mengusung Prabowo sebagai capres berpasangan dengan Hatta Rajasa lagi-lagi belum berhasil menempati kursi nomor satu di Indonesia.

Keduanya hanya mendapati perolehan suara sebanyak 46,85 persen, kalah dengan Jokowi dan Jusuf Kalla yang berhasil mengantongi 53,13 suara.

Conference Proceedings Volume

Jakarta (ANTARA) - Anggota DPR RI Said Abdullah mengatakan bahwa bakal ada 13 komisi di DPR RI pada periode 2024-2029 yang sudah disetujui oleh fraksi-fraksi partai politik.

Sejauh ini, menurutnya 13 komisi sudah disiapkan, tetapi nomenklatur yang meliputi tugas dan fungsi serta mitra-nya akan ditentukan setelah jumlah dan nomenklatur kementerian ditetapkan oleh Presiden Terpilih.

"Insya-Allah, kawan-kawan fraksi sudah firm," kata Said di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis.

Sehingga, menurut dia, penambahan komisi dari 11 komisi menjadi 13 komisi sudah disepakati dan hanya tinggal membagi pembidangan-nya saja.

Baca juga: Ketua DPR: Jumlah komisi dibahas selanjutnya

Baca juga: Habiburokhman: Kementerian bertambah maka komisi bertambah

Dia mengatakan bahwa DPR RI akan menggelar rapat pada tanggal 13-15 Oktober untuk menyiapkan komisi-komisi yang akan bekerja. Sehingga setelah Presiden Terpilih dilantik, menurut dia semua komisi di DPR sudah siap.

"Bidangnya kan mesti menyesuaikan, kalau bidang sudah tahu kan berarti kementeriannya sudah tahu," ucap dia.

Di samping itu, dia pun tak banyak mengomentari terkait kementerian-kementerian yang akan dipecah pada masa jabatan Prabowo Subianto sebagai presiden.

Dia mengatakan hal itu merupakan hak prerogatif presiden. Sebagai Ketua Badan Anggaran DPR RI 2019-2024, dia mengatakan APBN sudah disiapkan untuk mengantisipasi adanya penambahan kementerian melalui anggaran cadangan.

"Tinggal Bapak Presiden sesuai kebutuhan, karena undang-undangnya juga begitu, kan undang-undangnya sudah direvisi sesuai kebutuhan Presiden," tuturnya.

Sigi, Sulawesi Tengah (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah.

"Pada tanggal 16 Maret kami KPU Sulawesi Tengah membacakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota DPR RI tingkat provinsi ke rekapitulasi secara nasional," kata Ketua KPU Sulteng Risvirenol di Palu, Selasa.

Dia menuturkan proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat provinsi disaksikan saksi partai politik dan diawasi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) setempat.

"Kami membacakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara melalui model D hasil provinsi DPR RI daerah pemilihan Sulawesi Tengah di hadapan ketua KPU RI," ucapnya.

Berdasarkan data KPU Sulteng dari 18 partai politik peserta Pemilu 2024 menetapkan ada sekitar tujuh nama calon anggota DPR-RI tertinggi di Sulawesi Tengah.

Tujuh nama caleg DPR-RI Sulteng tertinggi suaranya yakni Muhidin Mohamad Said sebanyak 154.301 suara, Nilam Sari Lawira 178.791 suara, Anwar Hafid 121.524 suara, Longki Djanggola 113.826 suara, Matindas J Rumambi 62.814 suara, Sarifuddin Sudding 43.318 suara dan Beniyanto 90.078 suara.

Sementara jumlah suara sah parpol dan caleg yakni partai Golkar 330.971 suara, Nasdem 256.799 suara, Demokrat 254.852 suara, Gerindra 242.635 suara, PDIP 136.625 suara dan PAN 117.811 suara.

"Untuk Daftar Pemilih Tetap (DPT) Sulteng 2.236.703 orang dengan pengguna hak pilih DPT 1.757.187 orang, pengguna hak pilih Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) 21.445 orang, pengguna hak pilih Daftar Pemilih Khusus (DPK) 38.128 orang, sehingga total pengguna hak pilih sebanyak 1.816.760 orang," tutur Risvirenol.

-- Aksi Damai 212 mendapat pujian. Meski diawali tensi politik yang tinggi, namun aksi pamungkas 212 adalah pembuktian bahwa dorongan umat Islam untuk bersama jauh lebih besar dari pada sekedar isu 'receh' Pilkada Jakarta dan segala dinamikanya.

Jumlah umat Islam yang hadir dalam aksi masif di jantung ibukota itu kini menjadi perdebatan. Terjadi saling klaim jumlah, mulai dari ratusan ribu, dua juta orang, tiga juta orang, bahkan ada yang menyebut tujuh juta orang berkumpul saat itu, Jumat 2 Desember 2016.

Tidak untuk memberikan tendensi apapun, terlebih soal politik, kepercayaan atau unsur SARA, apalagi kasus hukum yang dituntut dalam #Aksi212. Penjabaran ini murni sebagai hitungan matematis yang bisa dipelajari dengan mudah dengan teknologi informasi saat ini.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Periset yang dikutip dari Livescience.com mengungkap, bagaimana menghitung estimasi jumlah orang yang berkumpul dalam sebuah acara besar di luar ruang, seperti kampanye politik, keagamaan seperti ibadah haji, atau orang-orang yang melihat pesta kembang api.

Memang ada pihak swasta yang dibayar untuk melakukan penghitungan secara profesional.

Ada beberapa metode, mulai dari pemindai laser, satelit, foto udara, sistem grid 3D,

, dan balon pengintai yang biasanya diterbangkan antara 120 hingga 240 meter ke udara. Hal itu mampu menghitung estimasi kepadatan yang berdampak pada hitungan keselamatan jiwa mereka yang berkumpul, yang dihitung dari luas area.

Profesor Ilmu Pengetahuan tentang Kerumunan/Massa dari Universitas Metropolitan Manchester Dr. G. Keith Still memberikan panduan terkait batas keamanan dalam kerumunan, yaitu dua orang per meter persegi, dan untuk antrean adalah empat orang per meter persegi.

Lebih dari itu, maka sangat berisiko terhadap keselamatan. Lima orang per meter persegi adalah batas individu bisa berdiri dan memungkinkan terganggunya jarak pandang.

Sementara enam orang per meter persegi dalam kondisi berdiri termasuk dalam kategori kepadatan yang berbahaya.

Melakukan estimasi penghitungan massa dalam jumlah besar di suatu tempat mudah, tapi yang membuatnya sulit adalah massa yang terpencar dan mengetahui seberapa dekat massa dalam parimeter sebuah acara. Apakah mereka datang untuk agenda itu atau untuk alasan lain.

Sebelum menghitung estimasi jumlah umat dalam #Aksi212, setidaknya ada 10 konsentrasi massa terbesar yang tercatat dalam sejarah modern dunia. Pertama, ibadah 12 tahunan Kumbh Mela pada 2013. Sebanyak 30 juta umat Hindu mendatangi Uttar Pradesh di utara India.

Kedua, festival Arbaeen di Iraq pada 2014 yang dihadiri sekitar 17 juta orang. Posisi tiga adalah agenda pemakaman CN Annadural di India yang diperkirakan dihadiri 15 juta orang.

Berturut-turut keempat dan selanjutnya, pemakaman Ayatollah Khomeini di Iran pada 1989 dihadiri 10 juta orang; penyambutan Paus di Manila, Filipina, pada 2015 disaksikan 6 juta orang; World Youth Day juga di Filipina dalam rangka menyambut kedatangan Paus John Paul II pada 1995; pemakaman Gamal Abdul Nassser pada 1970 dihadiri 5 juta orang; konser Rod Stewart di Brazil pada 1994.

Kesembilan adalah ibadah Haji 2012 di Mekkah yang diestimasi mencapai 3 juta orang dan ke-10, parade Anti Perang 2003 di Roma yang menolak invasi Amerika Serikat atas Irak hadiri nyaris 3 juta orang.

Lalu bagaimana dengan #Aksi212? Memang tidak ada pihak yang secara profesional menghitung jumlah umat muslim yang ikut dalam aksi super damai yang diakhiri salat Jumat itu.

CNNIndonesia.com mencoba menghitungnya dengan melakukan estimasi menggunakan teknologi sederhana.

Penghitungan dilakukan lewat situs www.mapdevelopers.com yang memberikan layanan pemetaan di seluruh dunia secara daring. Cukup dengan mengetik tempat seperti ’Monas' atau 'Monumen Nasional', Anda bisa melihat 2D dari sudut mata burung keberadaan Monas, termasuk taman, jalan, dan melakukan 'blocking' atas area yang hendak dihitung luasnya secara langsung, meski tidak secara detail.

Pemetaan yang dilakukan adalah area #Aksi212 yang dipakai salat Jumat, di luar taman. Karena patut mendapat pujian, #Aksi212 kali ini tak ada satupun taman yang rusak, bahkan nyaris tidak menyisakan serakan sampah seusai ibadah salat Jumat selesai.

Kawasan Monas menjadi sentral. Dari kawasan itu ke Bundaran Thamrin dan Patung Kuda ke arah Silang Barat Daya memiliki luas sekitar 78.700 meter persegi, ditambah wilayah Bundaran Thamrin-Budi Kemuliaan-Thamrin hingga perempatan Kebon Sirih-Medan Merdeka Selatan hingga Kedubes AS luasnya berkisar 38.000 meter persegi.

Dua arah jalan Silang Monas Tenggara sekitar 14.800 meter persegi, Silang Monas Barat Laut di angka 19.200 meter persegi dan Medan Merdeka Utara seluas kira-kira 10.600 meter persegi.

Di Silang Monas Timur Laut - Jalan Titian Indah - Medan Merdeka Timur berkisar 12.200 meter persegi.

Terakhir, area jalan sepanjang Medan Merdeka Timur - Gambir - sebagian Kebon Sirih - Tugu Tani termasuk yang mengarah Senen dan Menteng berkisar 32.300 meter persegi. Jumlah dari seluruh luas tersebut mencapai 205.800 meter persegi yang disebut sebagai estimasi okupasi #Aksi212.

Jika massa berdiri dengan tingkat densitas empat orang per meter persegi, maka paling sedikit #Aksi212 dihadiri 823.200 orang, maksimal lima orang per meter yang membuat massa berada di kisaran angka 1.029.000 orang.

#Aksi212 adalah aksi yang dilakukan dengan posisi badan duduk dan melakukan aktivitas salat Jumat. Dengan hitungan rata-rata luas posisi untuk salat setiap orang adalah 1x0,5 meter persegi—ukuran sajadah kebanyakan—maka area seluas 205.800 meter persegi mampu menampung kurang lebih 411.600 orang.

Jika massa sangat padat dengan okupasi per orang untuk salat Jumat 0,75x0,5 meter persegi, maka akan menampung kurang lebih 550 ribu umat dan masih cukup relevan dengan penambahan 50 ribu hingga 100 ribu orang yang tersebar di parimeter pusat #Aksi212.

Penghitungan ini bukan untuk menjawab perdebatan soal jumlah massa #aksi212. Tetapi setidaknya, ada perhitungan matematika yang logis yang mungkin saja dapat diterima semua pihak lantaran didukung teknologi.

Jumlah Total Suara Gerindra di DPR RI Pemilu 2019 Seluruh Indonesia

Data Versi: 19 Dec 2019 00:00:04 Progress: 804.583 dari 813.336 TPS (98.92382%)

Kontributor: Balqis FallahndaPenulis: Balqis FallahndaEditor: Alexander Haryanto

TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengumumkan jumlah anggota untuk 13 komisi dan alat kelengkapan dewan (AKD) periode 2024-2029. Susunan ini disampaikan oleh Ketua DPR Puan Maharani dalam rapat paripurna di kompleks parlemen Senayan, Selasa, 15 Oktober 2204.

Pada rapat yang sama, Ketua DPR Puan Maharani meminta persetujuan anggota DPR mengenai penambahan dua komisi baru. "Rapat konsultasi pimpinan DPR dan pimpinan fraksi-fraksi DPR tanggal 14 Oktober 2024 telah menyepakati penambahan jumlah komisi yang semula 11 komisi menjadi 13 komisi," kata Puan.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Puan menyebutkan, AKD terdiri atas Badan Musyawarah (Bamus), Badan Legislasi (Baleg), Badan Anggaran (Banggar), Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN), Badan Kerja Sama Antarparlemen (BKSAP), Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), Badan Urusan Rumah Tangga (BURT), Panitia Khusus (Pansus), serta Badan Aspirasi Masyarakat.

Berikut jumlah anggota untuk masing-masing 13 komisi di DPR:

Puan menyebut, Badan Aspirasi Masyarakat berisikan 19 anggota. Lalu, Baleg beranggotakan 90 anggota dan Bamus 58 anggota. Kemudian, MKD memiliki 17 anggota serta BURT DPR 25 anggota.

Sementara itu, Banggar memiliki 105 anggota dan Pansus 30 anggota. BAKN terdiri atas 19 anggota, BKSAP 45 Anggota, dan Badan Aspirasi Masyarakat 19 anggota.

Puan juga menyampaikan jumlah kursi ketua yang didapatkan oleh tiap fraksi. PDIP mendapatkan 4 kursi ketua dan 16 wakil ketua di AKD. Kemudian, Partai Golkar, Partai Gerindra dan Partai Nasdem masing-masing mendapat tiga kursi ketua AKD.

Sementara untuk posisi wakil ketua, Golkar mendapatkan 17 kursi, Gerindra 16 kursi, dan NasDem 6 kursi wakil ketua. Lalu, ada PKB, PKS, dan PAN yang masing-masing mendapatkan dua kursi ketua AKD.

Selain itu, PKB juga mendapat 9 kursi wakil ketua, PKS 6 kursi wakil ketua, dan PAN dapat 4 kursi wakil ketua. Kemudian, Partai Demokrat hanya mendapatkan satu kursi ketua AKD dan 6 wakil ketua.

Jakarta (ANTARA) - DPR RI menggelar Rapat Paripurna dengan salah satu agendanya adalah penetapan jumlah Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPR RI periode 2024-2029 untuk diambil menjadi keputusan bersama.

Berdasarkan agenda yang diterima ANTARA, rapat tersebut dijadwalkan berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa (15/10) pukul 9.30 WIB.

Rapat Paripurna tersebut juga mengagendakan penetapan jumlah dan komposisi keanggotaan fraksi pada AKD DPR RI, serta penetapan jumlah dan komposisi fraksi pada pimpinan AKD DPR RI.

Baca juga: DPR RI sepakat jumlah komisi ditambah menjadi 13

Sebelumnya, Rapat Pimpinan dan Rapat Konsultasi perdana setelah pelantikan pada Senin (14/10) menyepakati jumlah komisi ditambah dua dari yang semula 11 komisi menjadi 13 komisi untuk DPR RI masa jabatan 2024-2029.

"Ada penambahan dua komisi di DPR untuk bisa ikut menyelaraskan atau mensinergikan dengan rencana pemerintah yang akan datang dengan penambahan kementerian-kementerian," kata Ketua DPR RI Puan Maharani di Kompleks Parlemen, Jakarta.

Selain menyepakati jumlah komisi, kata dia, rapat tersebut juga menyepakati soal komposisi komisi-komisi tersebut, mulai dari jumlah anggota dan nama-nama pimpinannya.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah orang miskin di Indonesia bertambah menjadi 26,36 juta penduduk pada September 2022.

Rasio penduduk miskin berkisar 9,57 persen pada September 2022 atau naik 0,03 persen dibandingkan Maret 2022.

"Angka ini naik 0,20 juta terhadap Maret 2022, tetapi menurun 0,14 juta terhadap September 2021," ujar Kepala BPS Margo Yuwono dalam konferensi pers, Senin (16/1/2023).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Berdasarkan daerah tempat tinggal, jumlah penduduk miskin perkotaan naik 0,16 juta. Sedangkan di pedesaan naik 0,04 juta orang.

Secara persentase, kemiskinan di perkotaan naik dari 7,5 persen menjadi 7,53 persen. Sementara itu, di pedesaan naik dari 12,29 persen menjadi 12,36 persen.

Berdasarkan sebaran pulau, lanjut Margo, penduduk miskin tertinggi berada di Pulau Maluku dan Papua, yaitu sebanyak 20,1 persen. Sedangkan, orang miskin paling sedikit ada di Pulau Kalimantan, yakni 5,9 persen.

"Dari sisi jumlah, sebagian besar penduduk miskin masih berada di Pulau Jawa sebanyak 13,94 juta orang, sedangkan jumlah penduduk miskin terendah di Pulau Kalimantan 0,99 juta orang," jelasnya.

Adapun, garis kemiskinan September 2022 sebesar Rp535.537 per kapita per bulan. Bila dibandingkan dengan Maret 2022, garis kemiskinan ini naik 5,95 persen. Namun, jika dibandingkan dengan September 2021, kenaikannya mencapai 10,16 persen.

Garis kemiskinan adalah nilai pengeluaran minimum kebutuhan makanan dan bukan makanan yang harus dipenuhi agar tidak dikategorikan miskin.

Penduduk miskin merupakan penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

Sementara itu, garis kemiskinan per rumah tangga adalah gambaran besarnya nilai rata-rata rupiah minimum yang harus dikeluarkan oleh rumah tangga untuk memenuhi kebutuhannya.

Secara rata-rata, garis kemiskinan per rumah tangga pada September 2022 adalah sebesar Rp2.324.274 per bulan atau turun sebesar 2,99 persen dibandingkan kondisi Maret 2022 yang sebesar Rp2.395.923 per bulan.

Kondisi perekonomian yang stabil merupakan keinginan bagi setiap negara di dunia, termasuk Indonesia. Untuk mencapai stabilitas ekonomi, Bank Indonesia melaksanakan kebijakan moneter untuk mengatur kendali terhadap peredaran uang di Indonesia yang mencakup uang beredar M1 dan M2. Menurut Departemen Komunikasi Bank Indonesia, salah satu faktor yang memengaruhi jumlah uang beredar M2 adalah jumlah penyaluran kredit. Peramalan jumlah uang beredar sangat penting bagi Bank Indonesia dalam merancang kebijakan moneter ke depannya. Tujuan dari penelitian ini adalah meramalkan jumlah uang beredar M2 di Indonesia menggunakan fungsi transfer single input. Fungsi transfer digunakan untuk meramalkan data masa depan dari suatu deret waktu (deret output) berdasarkan data historis deret waktu tersebut dan satu atau lebih deret waktu lain yang berpengaruh (deret input). Penelitian ini menggunakan data jumlah uang beredar M2 di Indonesia sebagai deret output dan data jumlah penyaluran kredit sebagai deret input dari bulan April 2014 sampai Maret 2024. Data selanjutnya dibagi menjadi data training dari April 2014 sampai Maret 2023 dan data testing dari April 2024 sampai Maret 2024. Pemodelan fungsi transfer diawali dengan tahap pemodelan ARIMA deret input, kemudian dilanjutkan dengan proses prewhitening, perhitungan korelasi silang, penentuan orde (𝑏,𝑟,𝑠), identifikasi model ARIMA deret noise, estimasi parameter, dan uji diagnostik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model fungsi transfer single input terbaik berorde (0,0,0) dengan deret noise mengikuti model ARIMA (2,0,1)(1,0,0)12 dengan MAPE sebesar 1,36%. Hal tersebut menunjukkan bahwa model fungsi transfer single input sangat baik dalam meramalkan jumlah uang beredar M2 di Indonesia.